Infokramatjati - Masa pelaksanaan verifikasi faktual untuk calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen akan segera berakhir. Namun kedua pasangan independen Faisal Basri-Biem Benyamin dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria terancam gagal.Pasalnya, banyak ditemukan pelanggaran aturan yang dilakukan kedua calon gubernur DKI Jakarta terkait UU RI No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU no 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Wahyudinata mengatakatan fakta dilapangan yang dikumpulkan relawan saat pemantauan di lapangan mendapatkan temuan-temuan tersebut.
"Bukan hanya pelaksanaan proses verifikasi dokumen dukungan saja yang terancam gagal, begitu pula dari segi penyelenggaraan, pengawasan bahkan proses pembuktian dukungan," kata Wahyudinata di Bakoel Koffie, Jakarta, Jumat (24/2/2012)
Wahyu mengatakan pelanggaran tersebut yakni adanya dukungan fiktif. Seperti KTP ganda, KTP palsu, KTP kadaluarsa, dukungan ganda dan pencatutan nama seseorang.
Sementara Divisi Monitoring KIPP, Latif Pelu, mengungkapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memberikan arahan dalam pelaksanaan pertama calon gubernur indenpenden.
"Kita berharap, akan dijadikan sebagai evaluasi untuk keseluruhan. Kesemrawutannya seperti ini untuk Jakarta yang luasnya hanya segini," ujarnya.
KIPP mengaku belum melaporkan temuan pelanggaran tersebut kepada KPU karena masih melakukan pemuktahiran data. Namun, Latief yakin sebenarnya KPU suda mengetahui adanya pelanggaran oleh kedua calon gubernur independen.
" Yang kami sesalkan proses awal untuk melakukan dukungan KTP tidak ada semacam petunjuk teknisnya untuk masing-masing calon, tergantung masing-masing saja yang penting memenuhi target," tukasnya [tribunews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar